Secara umum provinsi Kalimantan Tengah memang mengalami surplus beras, tahun 2012 produksi padi Kalteng 653.914 ton. Untuk beras konsumsi sebanyak 367.652 ton, sedangkan kebutuhan beras 281.966 ton. Namun tidak semua kabupaten/kota berhasil memenuhi kebutuhan beras didaerahnya, dari 14 wilayah di Kalteng, hanya Lamandau, Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, Murung Raya dan Barito Timur saja yang surplus beras. Hal ini menjadi perhatian Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kalteng, mengingat setidaknya daerah mampu memenuhi kebutuhan beras didaerahnya masing-masing. Enam kabupaten yang beberapa diantaranya adalah lumbung beras Kalteng, untuk saat ini masih mampu menutupi defisit ketersediaan beras di delapan daerah lainya di Kalteng. "Namun diharapkan daerah yang saat ini masih defisit beras dapat lebih meningkatan produksi beras didaerahnya. Hal ini bertujuan mensukseskan program swasembada beras berkelanjutan, yaitu surplus beras 10 juta ton pada akhir 2014," terang Kepala Distanak Kalteng, Ir Tute Lelo MMA, Selasa (19/6) kemarin. Ditambahkannya pula, di beberapa kabupaten/ kota memang terdapat beberapa kendala untuk meningkatkan produksi beras. Mulai dari perluasan lahan pertanian yang terkendala status lahan, disini dukungan dari pemerintah kabupaten/kota agar memberikan justifikasi status lahan sangat penting. Dia menyebutkan, masalah lain seperti alih fungsi lahan pertanian pangan ke nonpertanian pangan, maka UU No:41/2009 dan PP No :1/2011 harus diterapkan dengan maksimal. Dengan undang-undan dan peraturan pemerintah ini diharapkan dapat melindungi jumlah lahan pertanian pangan yang telah ada. Mneurut dia, Distanak sendiri telah melakukan beberapa upaya seperti mengirimkan surat ke kabupaten dan kota. Melalui surat tersebut salah satunya kita harapkan kepada bupati walikota yang memberikan izin kalau memang arealnya untuk pertanian tidak memberikan izin sebagai perkebunan "Menilik dari dua permasalahan tersebut, diharapkan pemerintah kabupaten/kota, utamanya yang masih defisit produksi beras dapat lebih meningkatkan kerjasama antarinstansi," ujar Tute Lelo. Sehingga program swasembada beras mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional dapat tercapai. Sejalan dengan target utama kementrian pertanian untuk tahun 2012 dan arahan presiden tentang surplus beras di tahun 2014.
Delapan Wilayah Defisit Persediaan Beras
Secara umum provinsi Kalimantan Tengah memang mengalami surplus beras, tahun 2012 produksi padi Kalteng 653.914 ton. Untuk beras konsumsi sebanyak 367.652 ton, sedangkan kebutuhan beras 281.966 ton. Namun tidak semua kabupaten/kota berhasil memenuhi kebutuhan beras didaerahnya, dari 14 wilayah di Kalteng, hanya Lamandau, Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, Murung Raya dan Barito Timur saja yang surplus beras. Hal ini menjadi perhatian Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kalteng, mengingat setidaknya daerah mampu memenuhi kebutuhan beras didaerahnya masing-masing. Enam kabupaten yang beberapa diantaranya adalah lumbung beras Kalteng, untuk saat ini masih mampu menutupi defisit ketersediaan beras di delapan daerah lainya di Kalteng. "Namun diharapkan daerah yang saat ini masih defisit beras dapat lebih meningkatan produksi beras didaerahnya. Hal ini bertujuan mensukseskan program swasembada beras berkelanjutan, yaitu surplus beras 10 juta ton pada akhir 2014," terang Kepala Distanak Kalteng, Ir Tute Lelo MMA, Selasa (19/6) kemarin. Ditambahkannya pula, di beberapa kabupaten/ kota memang terdapat beberapa kendala untuk meningkatkan produksi beras. Mulai dari perluasan lahan pertanian yang terkendala status lahan, disini dukungan dari pemerintah kabupaten/kota agar memberikan justifikasi status lahan sangat penting. Dia menyebutkan, masalah lain seperti alih fungsi lahan pertanian pangan ke nonpertanian pangan, maka UU No:41/2009 dan PP No :1/2011 harus diterapkan dengan maksimal. Dengan undang-undan dan peraturan pemerintah ini diharapkan dapat melindungi jumlah lahan pertanian pangan yang telah ada. Mneurut dia, Distanak sendiri telah melakukan beberapa upaya seperti mengirimkan surat ke kabupaten dan kota. Melalui surat tersebut salah satunya kita harapkan kepada bupati walikota yang memberikan izin kalau memang arealnya untuk pertanian tidak memberikan izin sebagai perkebunan "Menilik dari dua permasalahan tersebut, diharapkan pemerintah kabupaten/kota, utamanya yang masih defisit produksi beras dapat lebih meningkatkan kerjasama antarinstansi," ujar Tute Lelo. Sehingga program swasembada beras mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional dapat tercapai. Sejalan dengan target utama kementrian pertanian untuk tahun 2012 dan arahan presiden tentang surplus beras di tahun 2014.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar